Covid sebagai ladang bisnis ?
Oleh : Syahputra
Tercatat hingga awal bulan Juli 2021 , dilansir dari update Kemenkes sudah 2 juta lebih orang positif covid, dan hampir 60 ribu orang meninggal dunia. Mulailah memisahkan sebagai fakta Sains dan Covid sebagai fakta politik ataupun bisnis. Covid sebagai virus itu nyata dan harus kita akui, ia nyata berbahaya dan bahkan bisa merebut nyawa orang-orang tercinta, makanya dibutuhkan protokol kesehatan dan jangan pernah di sepelekan, walau dengan mematuhi prokes tidak menjamin jugaa kita tidak terpapar virus covid ini , Setidak nya kita telah ber ikhtiar melakukan pencegahan. Sedang Covid sebagai fakta Politik dan Bisnis juga harus kita akui, Kita sama sama tau bahawa di awal awal covid kebanyakan para pejabat banyak yang menyepelekan virus ini. Contohnya Menteri Perhubungan RI Bapak Budi Budi Karya Sumadi berkelakar bahwa tidak ditemukannya virus COVID-19 di Indonesia hingga saat ini karena masyarakatnya memiliki kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh itu dimiliki lantaran setiap hari gemar makan nasi kucing. "Tapi (ini) guyonan sama Pak Presiden ya, insya Allah ya, (virus) COVID-19 tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing, jadi kebal," kata Budi Karya saat menyampaikan pidato ilmiah dalam acara peringatan Hari Pendidikan Tinggi Teknik (HPTT) ke-74 di Grha Sabha Pramana, UGM, Yogyakarta, Senin (17/2/2020.
Korupsi Bansos oleh Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara adalah salah satu contoh bahwa covid adalah ladang bisnis bagi sebagian orang. Juliari diduga menerima Rp17 miliar dari dua paket pelaksanaan bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek Tahun 2020. Belum lagi bisnis alat tes covid, contohya yang dilakukan Business Manager Kimia Farma wilayah medan yang di tetapkan tersangka setelah ditangkap oleh polisi terkait penggunaan alat tes antigen bekas di Bandara Kualanamu, Sumatera utara. Ini masih sedikit contoh bahwa covid sebagai lahan bisnis. Kita mengakui dua fakta itu, bahwa covid sebagai pandemi dan juga sebagai lahan politik dan bisnis.
Belum lagi sanksi pelanggaran prokes yang tidak berlaku bagi para penguasa Ketika kita tidak sejalan dengan Pemerintah bukan berarti kita harus menyepelekan protokol kesehatan. Ketidakjelasan Pemerintah dalam penanganan covid bukan alasan kita untuk menyepelekan pandemi. Dengan Mengikuti Prokes Justru kita sedang pro terhadap sains, pro terhadap akal sehat dan mengikuti Anjuran Syariat. Dengan kita tetap prokes, tidak menyepelekan namuun tetap kritis mengkoreksi setiap kebijakan , rasanya ini adalah sikap yang tepat.
Komentar
Posting Komentar