Langsung ke konten utama

Merobek Tirai Keheningan: Mengapa Diam Bukan Lagi Pilihan bagi Korban Pelecehan Seksual



Oleh: 
Novita Rahma Yanti Harahap

Bagi seorang korban pelecehan seksual, fase pasca-kejadian sering kali menjadi waktu yang paling menyiksa dan melelahkan secara mental. Rasa takut yang mencekam, trauma yang tiba-tiba menyergap, hingga kecemasan mendalam yang mengganggu kestabilan psikologis adalah kenyataan pahit yang kerap harus didekap dalam kesendirian. Ruang publik yang tadinya terasa biasa saja, dalam sekejap mata dapat berubah menjadi tempat yang penuh dengan ancaman, ketidakpastian, dan hilangnya rasa aman.

Namun, di tengah guncangan psikologis dan penderitaan batin yang begitu hebat, sebuah pertanyaan besar muncul ke permukaan: mengapa ruang sosial kita masih sering menjumpai korban yang memilih untuk bungkam?

Jawaban dari pertanyaan tersebut tidak pernah sederhana. Pilihan untuk diam bukanlah bentuk kelemahan, bukan pula tanda bahwa korban membenarkan tindakan bejat pelaku. Sering kali, korban terpaksa mengubur suaranya karena benteng perlindungan sosial justru runtuh saat mereka paling membutuhkannya. Masyarakat kita hari ini masih terjebak dalam budaya akut victim-blaming (menyalahkan korban). Ketika sebuah kasus mencuat, fokus publik kerap bergeser untuk mempertanyakan pakaian korban, waktu mereka beraktivitas, hingga alasan mengapa mereka tidak melakukan perlawanan saat kejadian.

Kondisi ini diperparah ketika pelaku memiliki relasi kuasa yang timpang—baik karena status sosial, jabatan, pengaruh, maupun dominasi di lingkungan sekitar. Tekanan struktur sosial, rasa malu, takut tidak dipercaya, hingga bayang-bayang stigma negatif inilah yang kemudian membangun "tirai keheningan". Faktor-faktor tersebut memaksa korban untuk mengisolasi traumanya sendirian demi menghindari penghakiman massal yang jauh lebih kejam.

Fenomena ini merupakan tamparan keras bagi kita yang bergerak di ranah akademis dan organisasi kemahasiswaan, khususnya di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM). Sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat, kita memahami dengan jelas bahwa esensi kesehatan tidak hanya bertumpu pada dimensi fisik, melainkan juga mencakup kesejahteraan mental dan sosial. Pelecehan seksual adalah pembunuh senyap bagi masa depan dan kesehatan mental perempuan. Tindakan tersebut merenggut hak atas rasa aman, menghancurkan rasa percaya diri, dan meninggalkan bekas luka psikologis tak terlihat yang pemulihannya bisa memakan waktu seumur hidup.

Oleh karena itu, Bidang Pemberdayaan Perempuan menegaskan dengan kelantangan intelektual bahwa diam bukan lagi pilihan. Merobek tirai keheningan bukan berarti memaksa setiap korban untuk seketika berteriak dan membuka diri di depan publik. Lebih dari itu, ini adalah manifesto dan komitmen kolektif kita bersama untuk membangun sistem pendukung (support system) yang aman, inklusif, dan berpihak penuh pada korban. Kita harus menciptakan ruang di mana korban didengar tanpa dihakimi, dilindungi kerahasiaannya demi hukum, serta didampingi secara komprehensif, baik dari aspek psikologis maupun advokasi.

Perjuangan melawan pelecehan seksual bukan sekadar program kerja formal di atas kertas atau jargon musiman organisasi. Ini adalah panggilan moral, kemanusiaan, dan keagamaan untuk memanusiakan manusia. Kita tidak boleh membiarkan ada lagi perempuan yang merasa ketakutan, terpojok, dan terisolasi sendirian di ruang yang seharusnya menjadi tempat mereka untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang dengan merdeka.

Untuk seluruh korban di luar sana yang hari ini masih berjuang mendekap rasa takut, cemas, dan traumanya dalam kesunyian: ketakutanmu adalah valid, kamu sama sekali tidak bersalah atas kejahatan yang menimpamu, dan kamu tidak pernah sendirian. Tugas kita hari ini adalah memastikan bahwa suara keadilan harus terdengar jauh lebih keras daripada ruang-ruang gelap kejahatan tersebut. Mari bersama-sama kita suarakan gerakan menolak normalisasi pelecehan seksual, hancurkan tembok impunitas pelaku, dan kembalikan ruang aman seutuhnya bagi perempuan!


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Memaknai Pilihan dalam Proses Ber-HMI : Refleksi Intelektual dan Tanggung Jawab Sosial Kader HMI

Oleh: Dimas Septiadi  Memilih untuk berproses di Himpunan Mahasiswa Islam sering kali terlihat sederhana dari luar, padahal di dalamnya ada keputusan yang tidak ringan. Banyak yang datang karena ajakan teman, karena penasaran, atau sekadar ingin mencoba. Tapi di titik tertentu, semua itu akan diuji. Apakah tetap bertahan, atau perlahan menjauh karena merasa tidak menemukan makna. Di sisi lain, ada hal yang sering tidak disadari sejak awal yaitu kepekaan sosial. Semakin lama berproses, semakin terasa bahwa apa yang dipelajari tidak cukup untuk diri sendiri. Ada realitas di luar yang tidak bisa diabaikan. Ada persoalan masyarakat yang menuntut kepedulian. Ini sejalan dengan nilai dalam Al-Qur’an, khususnya dalam Surat Al-Ma’idah ayat 2 yang mengingatkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam keburukan. Dari sini, pelan-pelan tumbuh kesadaran bahwa ilmu itu seharusnya membawa manfaat, bukan hanya kepuasan pribadi. Ber-HMI pelan pelan mengubah cara seseo...

Buruh Terpinggirkan Administrasi Diabaikan Adalah Potret Ketidakadilan Sistemik

  Buruh Terpinggirkan Administrasi Diabaikan Adalah Potret Ketidakadilan Sistemik Oleh: Selamat Ariady Tampubolon  Sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam, saya memandang bahwa persoalan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh hari ini tidak bisa dilepaskan dari satu hal yang sering dianggap sepele yaitu disiplin administrasi. Padahal, justru dari administrasi yang tertiblah lahir perlindungan hak, kejelasan status kerja, hingga kepastian kesejahteraan bagi para pekerja. Di tengah berbagai dinamika,mulai dari tekanan ekonomi, ketidakpastian kerja akibat kondisi alam, hingga geliat pembangunan infrastruktur, buruh kerap menjadi pihak yang paling terdampak. Namun ironisnya, banyak persoalan yang mereka hadapi berakar dari lemahnya tata kelola administrasi: kontrak kerja yang tidak jelas, data pekerja yang tidak terdokumentasi dengan baik, hingga hak-hak normatif seperti jaminan sosial dan upah lembur yang tidak tercatat secara transparan. Ini bukan sekadar kelalaian tek...

Tradisi Intelektual Yang Lemah Adalah Ancaman Bagi Masa Depan Kaderisasi

 Oleh: Faisal Alhafiz Damanik Sebagai Kabid P3A Himpunan Mahasiswa Islam, saya memandang bahwa tantangan terbesar organisasi hari ini bukan hanya soal regenerasi, tetapi bagaimana melahirkan kader yang memiliki kualitas intelektual, daya kritis, dan integritas perjuangan yang kuat. Sebab organisasi akan kehilangan arah ketika tradisi berpikir, budaya riset, dan pembinaan kader tidak lagi menjadi prioritas utama. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan sosial yang begitu cepat, mahasiswa sering kali terjebak pada aktivitas seremonial tanpa memperkuat fondasi keilmuan dan kapasitas diri. Diskusi mulai berkurang, budaya membaca melemah, sementara semangat penelitian dan pengembangan gagasan belum tumbuh secara maksimal. Padahal, kekuatan HMI sejak dahulu lahir dari kader-kader yang berpikir kritis, mampu membaca realitas sosial, serta berani menawarkan solusi bagi umat dan bangsa. Persoalan ini menjadi refleksi penting bagi kita semua bahwa kaderisasi tidak boleh berhenti pada...